Pada Kamis, 28 Agustus 2025, ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi besar di depan DPR RI dan Istana Kepresidenan. Demonstrasi ini menjadi sorotan nasional karena menampilkan kekuatan suara kolektif kaum pekerja yang sudah lama merasa terpinggirkan oleh sistem. Mereka datang tidak hanya dari Jabodetabek, tetapi juga dari berbagai daerah di Indonesia dengan tujuan utama memperjuangkan hak-hak buruh yang dianggap terus tergerus oleh kebijakan pemerintah dan pengusaha.
“Menurut saya, aksi ini adalah bukti nyata bahwa buruh tidak akan tinggal diam ketika hak-haknya terus diabaikan. Mereka memilih jalan damai dengan turun ke jalan, membawa suara dan aspirasi yang selama ini tak terwakili dalam kebijakan.”
Lokasi Aksi dan Skala Mobilisasi
Titik-Titik Strategis: DPR RI dan Istana
Aksi utama berlangsung di depan gedung DPR RI. Sebagian massa juga diarahkan ke Istana Kepresidenan untuk menekankan bahwa tuntutan buruh ditujukan langsung pada pusat kekuasaan legislatif dan eksekutif. Kehadiran buruh di dua lokasi ini menandakan strategi yang matang dalam menyampaikan aspirasi.
Kehadiran Massa dari Berbagai Daerah
Tidak hanya ribuan buruh yang hadir di Jakarta, puluhan ribu lainnya juga melakukan aksi serentak di berbagai kota di Indonesia. Mobilisasi ini menunjukkan bahwa isu yang diangkat bukan persoalan lokal, melainkan masalah nasional yang dirasakan oleh seluruh buruh.
Enam Tuntutan Buruh
Dalam aksi ini, buruh menyampaikan enam tuntutan utama yang menjadi fokus perjuangan mereka. Tuntutan ini mencakup isu-isu fundamental yang memengaruhi kehidupan pekerja sehari-hari.
1. Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah (HOSTUM)
Salah satu tuntutan terbesar adalah penghapusan sistem outsourcing yang dianggap merugikan buruh. Sistem ini dinilai menurunkan kepastian kerja dan menekan upah pekerja. Selain itu, buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Tahun 2026 sebesar 8,5 hingga 10,5 persen agar sesuai dengan kenaikan biaya hidup.
2. Hentikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Bentuk Satgas PHK
Gelombang PHK yang terus terjadi menjadi momok bagi pekerja. Buruh mendesak pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk menangani kasus PHK secara adil dan melindungi hak pekerja yang terdampak.
3. Reformasi Pajak Perburuhan
Buruh juga menuntut reformasi pajak yang lebih adil. Beberapa poin penting dalam tuntutan ini adalah menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta, menghapus pajak atas pesangon, Tunjangan Hari Raya (THR), Jaminan Hari Tua (JHT), serta menghapus diskriminasi pajak terhadap perempuan yang sudah menikah.
4. Sahkan RUU Ketenagakerjaan Tanpa Omnibus Law
Penolakan terhadap konsep omnibus law kembali digaungkan. Buruh menuntut agar Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan disahkan tanpa harus digabung dengan aturan lain yang justru melemahkan perlindungan pekerja.
5. Sahkan RUU Perampasan Aset untuk Berantas Korupsi
Buruh menilai korupsi adalah salah satu akar masalah yang merugikan pekerja. Mereka mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan memastikan aset negara dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
6. Revisi RUU Pemilu dan Redesign Sistem Pemilu 2029
Selain isu ketenagakerjaan, buruh juga menuntut reformasi politik dengan revisi RUU Pemilu. Mereka berharap sistem pemilu 2029 dapat lebih transparan, adil, dan benar-benar merepresentasikan suara rakyat, bukan hanya oligarki politik.
Situasi Aksi dan Tanggapan Aparat
Pengamanan oleh Polda Metro Jaya
Polda Metro Jaya menyiapkan strategi pengamanan menyeluruh untuk memastikan aksi berjalan damai. Ribuan aparat dikerahkan, namun situasi di lapangan terpantau kondusif. Tidak ada bentrokan besar yang terjadi, dan massa buruh mampu menjaga ketertiban.
Respons Pemerintah
Menteri Ketenagakerjaan menyatakan bahwa tuntutan mengenai kenaikan upah masih perlu kajian mendalam. Pemerintah berjanji akan mengkaji bersama LKS Tripartit yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh untuk mencari solusi yang adil.
Analisis Tuntutan Buruh
Outsourcing dan Upah Minimum
Penghapusan outsourcing dan penolakan upah murah adalah tuntutan yang paling fundamental. Outsourcing memang sering dijadikan cara bagi perusahaan untuk menghindari kewajiban memberikan hak penuh kepada pekerja. Dengan kenaikan biaya hidup, tuntutan kenaikan upah sebesar 8,5 hingga 10,5 persen menjadi sangat relevan.
Ancaman PHK dan Satgas PHK
Gelombang PHK menjadi bukti nyata ketidakstabilan sektor ketenagakerjaan. Dengan adanya Satgas PHK, diharapkan pekerja mendapatkan perlindungan hukum yang lebih cepat dan efektif.
Pajak yang Lebih Adil untuk Buruh
Buruh menyoroti ketidakadilan dalam sistem perpajakan. Selama ini, banyak hak pekerja seperti pesangon dan THR yang justru dipotong pajak. Penghapusan pajak pada komponen tersebut akan meningkatkan kesejahteraan pekerja.
Legislasi yang Melindungi Buruh
RUU Ketenagakerjaan yang bebas dari omnibus law diharapkan lebih fokus melindungi pekerja tanpa harus terjebak dalam aturan yang multitafsir. Ini juga akan mengurangi dominasi kepentingan pengusaha dalam penyusunan aturan.
Pemberantasan Korupsi sebagai Tuntutan Buruh
RUU Perampasan Aset yang mendukung pemberantasan korupsi menunjukkan kesadaran buruh bahwa isu ini bukan hanya milik pejabat, tetapi juga memengaruhi kesejahteraan pekerja. Aset negara yang kembali bisa digunakan untuk program sosial dan ketenagakerjaan.
Reformasi Sistem Politik
Tuntutan buruh terkait revisi RUU Pemilu menunjukkan kepedulian mereka pada sistem politik yang lebih adil. Reformasi ini diharapkan bisa menciptakan demokrasi yang lebih partisipatif dan inklusif.
Dampak Aksi terhadap Pergerakan Buruh
Soliditas Gerakan Buruh
Aksi besar ini memperlihatkan bahwa gerakan buruh masih solid dan mampu menggalang kekuatan secara nasional. Hal ini penting untuk memperkuat posisi tawar dalam menghadapi pemerintah dan pengusaha.
Perhatian Publik
Aksi ini berhasil menarik perhatian publik luas. Media massa memberitakan secara intens, membuat isu buruh kembali menjadi perbincangan nasional.
“Menurut saya, keberhasilan terbesar dari aksi ini bukan hanya pada enam tuntutan yang diajukan, tetapi juga pada kesadaran publik yang kembali diarahkan ke persoalan nyata pekerja.”
Refleksi Penulis
Sebagai penulis, saya menilai aksi ini adalah momen penting dalam sejarah pergerakan buruh modern di Indonesia. Enam tuntutan yang diusung bukan hanya soal upah atau PHK, tetapi juga menyentuh persoalan struktural dalam politik dan ekonomi bangsa.
“Saya percaya, jika enam tuntutan ini diperjuangkan dengan konsisten, masa depan pekerja Indonesia bisa lebih terjamin. Ini bukan sekadar perjuangan buruh, tetapi perjuangan keadilan sosial untuk seluruh rakyat.”
Suara Buruh, Suara Rakyat
Demo ribuan buruh di DPR RI dan Istana adalah pengingat bahwa suara buruh adalah suara rakyat. Enam tuntutan yang mereka bawa mencerminkan keresahan kolektif dan kebutuhan mendesak untuk perubahan kebijakan. Dengan aksi yang damai, terorganisir, dan penuh solidaritas, buruh menunjukkan bahwa demokrasi masih hidup melalui jalan perjuangan rakyat.
Semoga tuntutan ini tidak hanya berhenti sebagai catatan demonstrasi, tetapi benar-benar menjadi bahan pertimbangan serius bagi pemerintah dan parlemen untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.
